Tribunburneo.Com – Buntok, Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Aula Kantor Bappeda Barito Selatan pada Kamis, 19 September 2024. Rapat ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan, Dr. H. Deddy Winarwan, M.Si., CGCAE, CRGP, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Edy Purwanto, A.P., M.Si., serta dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai bidang. kamis 19/09/2024 siang Rapat ini semakin istimewa dengan kehadiran Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irawati, serta Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda. Kehadiran mereka semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Dalam sambutannya, Pj Bupati menekankan pentingnya komitmen seluruh ASN di Kabupaten Barito Selatan untuk mematuhi dan mengedepankan aturan hukum dalam menjalankan tugas. Beliau juga menyampaikan target capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2024 yang diharapkan dapat mencapai 80%.
“Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk mencapai target 80% capaian MCP KPK pada tahun 2024. Perhatian khusus KPK sangat kami hargai demi kemajuan dan harapan pencegahan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Barito Selatan ini,” tegas Pj Bupati.
Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian MCP KPK tahun 2024 hingga September menunjukkan hasil yang beragam. Area intervensi perencanaan telah mencapai indeks sebesar 74%, sementara manajemen ASN mencapai 61%. Namun, capaian pada area penganggaran baru mencapai 34%, pengadaan barang dan jasa 37%, pelayanan publik 23%, pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 28%, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 30%, dan optimalisasi pajak 23%.
Menanggapi rendahnya capaian MCP KPK, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan telah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target. Langkah-langkah tersebut meliputi asistensi pendampingan dan validasi data dukung atau evidence yang akan diinput pada JAGA.ID KPK. Inspektorat juga akan menginintensifkan rapat koordinasi dengan kepala OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan indikator capaian MCP KPK di OPD masing-masing.
“Tim MCP KPK Kabupaten Barito Selatan telah bekerja maksimal dalam rangka pemenuhan dokumen yang diupload pada JAGA.ID KPK dan akan terus berusaha mengejar ketertinggalan capaian MCP dari kabupaten lain,” ujar Pj Bupati.
Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Koordinasi dan Supervisi yang diharapkan dapat memberikan asistensi/pendampingan dalam rangka meningkatkan nilai capaian MCP KPK tahun 2024.
“Kami sangat berharap adanya desk dengan Tim Korsup KPK per triwulan atau per semester sehingga kami dapat memahami kekurangan data apa yang harus dipenuhi, untuk mengambil langkah-langkah untuk pemenuhan dokumen yang diminta KPK,” harap Pj Bupati.
Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen dan sinergi antar instansi dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Barito Selatan.
Rapat ini semakin istimewa dengan kehadiran Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irawati, serta Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda. Kehadiran mereka semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi.
Dalam sambutannya, Pj Bupati menekankan pentingnya komitmen seluruh ASN di Kabupaten Barito Selatan untuk mematuhi dan mengedepankan aturan hukum dalam menjalankan tugas. Beliau juga menyampaikan target capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2024 yang diharapkan dapat mencapai 80%.
